DPRD Pekanbaru Soroti Pemerintah soal JPO Rusak yang Menimbulkan Korban Jiwa

Logo
Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd, tidak menampik bahwa kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memprihatinkan belum mendapat perhatian. Buktinya, belum lama ini, salah satu JPO di Jalan Sudirman menelan korban jiwa. 

Adapun peristiwa itu menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait, dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Kendati sudah diingatkan berkali-kali, kepada Dishub Pekanbaru selaku leading sector-nya, tetapi JPO yang rusak tak kunjung diperbaiki. 

"Itu bukti, betapa tidak seriusnya Dinas bekerja. Alasan mengenai aset, itu hanya modus untuk buang badan saja. Yang pasti, apa pun namanya fasilitas umum yang digunakan semua masyarakat, wajib diawasi dan diperhatikan pemerintah, meski swasta yang membangunnya," katanya, Kamis (20/9/2018).

Keberadaan 8 JPO yang ada di Pekanbaru, imbuhnya, seharusnya tidak luput dari pantauan Dishub, meski Dishub mengakui dari 8 JPO tersebut, hanya 3 JPO yang kini dikelola Pemko Pekanbaru, yakni JPO di depan Ramayana Sudirman, kemudian JPO di depan RS Awal Bros Sudirman, dan JPO di simpang Jalan Kasah Sudirman.

Adapun selebihnya, 5 JPO lagi, asetnya belum diserahkan swasta yang membangunnya, yakni JPO depan GOR Remaja Sudirman, JPO di ruas Jalan Tuanku Tambusai ada dua unit, yakni di depan Hawaii, dan Simpang Pelajar, di ruas Jalan Subrantas ada dua unit, yakni di simpang Jalan Taman Karya dan di depan SD Negeri 163.

"JPO-JPO ini kan sudah lama dibangun. Kenapa tidak diselesaikan penyerahan asetnya. Apakah Pemko tidak mampu atau takut pengusahanya orang kuat atau orang terdekat walikota. Ini yang menjadi permasalahan," tegasnya.

Ironisnya lagi, kendati 5 JPO yang katanya belum diserahkan aset kepada Pemko, tetapi mereka tetap saja bebas memasang iklan di atas JPO tersebut. Misalnya, terlihat di JPO Jalan Tuanku Tambusai.

"Makanya, kami menduga kuat ini sudah ada kongkalikong. Masa' tidak satu pun JPO yang bisa diperbaiki. Termasuk 3 JPO yang kini ditangani Pemko. Alasannya anggaran minim. Jadi, Dishub tahunya apa dalam menjalankan tugasnya," paparnya.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD meminta kepada Dishub, apa pun status keberadaan 8 JPO itu, harus segera diperbaiki. Sebab, kondisi 8 JPO itu sudah sangat mengkhawatirkan. Dishub jangan tunggu makan korban lagi.

"Kami minta walikota tegas memerintahkan bawahannya bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak," imbau politikus PDI-P itu. (rzt)(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd, tidak menampik bahwa kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang memprihatinkan belum mendapat perhatian. Buktinya, belum lama ini, salah satu JPO di Jalan Sudirman menelan korban jiwa. 

Adapun peristiwa itu menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait, dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Kendati sudah diingatkan berkali-kali, kepada Dishub Pekanbaru selaku leading sector-nya, tetapi JPO yang rusak tak kunjung diperbaiki. 

"Itu bukti, betapa tidak seriusnya Dinas bekerja. Alasan mengenai aset, itu hanya modus untuk buang badan saja. Yang pasti, apa pun namanya fasilitas umum yang digunakan semua masyarakat, wajib diawasi dan diperhatikan pemerintah, meski swasta yang membangunnya," katanya, Kamis (20/9/2018).

Keberadaan 8 JPO yang ada di Pekanbaru, imbuhnya, seharusnya tidak luput dari pantauan Dishub, meski Dishub mengakui dari 8 JPO tersebut, hanya 3 JPO yang kini dikelola Pemko Pekanbaru, yakni JPO di depan Ramayana Sudirman, kemudian JPO di depan RS Awal Bros Sudirman, dan JPO di simpang Jalan Kasah Sudirman.

Adapun selebihnya, 5 JPO lagi, asetnya belum diserahkan swasta yang membangunnya, yakni JPO depan GOR Remaja Sudirman, JPO di ruas Jalan Tuanku Tambusai ada dua unit, yakni di depan Hawaii, dan Simpang Pelajar, di ruas Jalan Subrantas ada dua unit, yakni di simpang Jalan Taman Karya dan di depan SD Negeri 163.

"JPO-JPO ini kan sudah lama dibangun. Kenapa tidak diselesaikan penyerahan asetnya. Apakah Pemko tidak mampu atau takut pengusahanya orang kuat atau orang terdekat walikota. Ini yang menjadi permasalahan," tegasnya.

Ironisnya lagi, kendati 5 JPO yang katanya belum diserahkan aset kepada Pemko, tetapi mereka tetap saja bebas memasang iklan di atas JPO tersebut. Misalnya, terlihat di JPO Jalan Tuanku Tambusai.

"Makanya, kami menduga kuat ini sudah ada kongkalikong. Masa' tidak satu pun JPO yang bisa diperbaiki. Termasuk 3 JPO yang kini ditangani Pemko. Alasannya anggaran minim. Jadi, Dishub tahunya apa dalam menjalankan tugasnya," paparnya.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD meminta kepada Dishub, apa pun status keberadaan 8 JPO itu, harus segera diperbaiki. Sebab, kondisi 8 JPO itu sudah sangat mengkhawatirkan. Dishub jangan tunggu makan korban lagi.

"Kami minta walikota tegas memerintahkan bawahannya bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak," imbau politikus PDI-P itu. (rzt)



BACA JUGA

Logo
Insiden 2 Pengunjung Kafe Jalan Arifin Ahmad Tewas Ditusuk, Ini Kronologinya
Logo
Wagub Wan Thamrin Hasyim Langsung Jadi Plt Gubernur Gantikan Arsyadjuliandi Rachman
Logo
Sekdaprov Riau Ungkap Alasan Pemprov Riau Enggan Naikkan Angka Pendapatan pada APBD 2019
Logo
DPRD Riau Akan Bahas Tunggakan BPJS Kesehatan ke RS Senilai Rp15 M
Logo
Venue Eks PON Riau 2012 Masih Terbengkalai, Ini Permintaan KONI Riau
Logo
EOC 2018 di Pasaman, Juara Umum Diraih Tim Taekwondo Dispora Riau

Comments (3)

  • Logo
    - Tahmina Akthr

    https://mail.riauhits.com/berita-dprd-pekanbaru-soroti-pemerintah-soal-jpo-rusak-yang-menimbulkan-korban-jiwa.html Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)