Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Perhitungan secara real count ataupun manual perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif (Pileg) terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini. Akan tetapi, pada saat yang sama, sejumlah lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat atau quick count mereka disejumlah televisi dan media cetak dan elektronik.

Adapun data yang dirilis justru menimbulkan berbagai persepsi ditengah masyarakat pemilih, khususnya di beberapa daerah yang menjadi basis pendukung kedua calon. Sebab, di samping lembaga survei tadi, masing-masing tim pemenangan, baik itu pasangan 01 melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun paslon 02 melalui Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga merilis data quick count dan real count mereka, yang hasilnya tidak sama dengan yang di rilis lembaga survei tadi.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Muhamadiyah Riau (UMRI), DR Aidil Haris, survei ataupun quick count memang merupakan salah satu metodologi kuantitatif dalam pengambilan sampel yang banyak digunakan saat ini dalam pesta demokrasi. Namun, imbuhnya, dalam pemaparan lembaga survei yang merilis hasil quick count Pilpres kemaren, memiliki tingkat akurasi yang rendah karena mengantongi margin eror di atas 10 persen, bahkan ada yang sampai 20 persen.

"Survei itu memiliki margin eror. Nah, dari yang saya baca kemarin bahkan ada yang margin erornya sampai di atas 10 persen. Karena dalam rumus sloving atau yamane, teori pengambilan sampel, pengambilan sampling eror itu maksimal 1 sampai 10 persen, tapi kalau sampai 10 persen lebih bahkan 20 persen, itu tidak bisa dipedomani," katanya.

Oleh sebab itu, sambungnya, sejumlah lembaga survei kemarin banyak yang tidak berani mengungkap berapa margin eror dari hasil quick count yang mereka rilis itu.

"Makanya kemaren sebagian mereka (lembaga survei, red) nggak mau sebut margin eror. Bahkan ada saya baca di media juga ada yang sampai 20 persen margin erornya," paparnya.

Untuk itu, saran Aidil, dalam kasus Pilpres dan Pileg serentak ini seharusnya menghindari publikasi hasil quick count.

"Sebenarnya, saya kurang sepakat menghitung yang begini dengan quick count karena bisa memancing emosional orang, bisa berakibat memunculkan konflik," tegasnya.

Diterangkanya, penggunaan quick count dalam pesta demokrasi merupakan satu hal yang tidak dilarang. Namun, apabila merujuk situasi yang ada saat ini, ekspos quick count sebaiknya dihindari. 

"Kamui nggak tau sekarang lembaga survei ini ada pihak mana, tapi ini sangat berisiko sehingga nanti ini bisa jadi konklusi atau kesimpulan," ungkapnya.

"Kami menghargai pekerjaan ilmiah yang dilakukan lembaga survei meskipun tujuan untuk memanipulasi itu juga besar. Dalam artian di mana surveyor melakukan survei di basis-basis calon tertentu. Itu resiko, tak heterogen. Jatuhnya homogen," sebutnya.

Karena itu, ia pun meminta kepada semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan KPU yang riil.

"Tunggu saja real count resmi atau hitungan manual dari KPU karena risiko kesalahan lebih kecil dibanding hitungan cepat tadi karena tidak berupa sampel lagi," tutupnya.(rzt)