Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Ombudsman RI menetapkan Riau sebagai pilot project pengelolaan pengaduan tahun 2019 di Indonesia bersama Bangka Belitung (Babel). Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitri, Ombudsman Riau akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah di Riau. 

"Bagaimana pendampingannya? Nanti kami awali dengan workshop pengelolaan pengaduan pada April ini, yang kami harapkan ini bisa dihadiri seluruh kepada OPD di lingkungan Pemprov Riau," tuturnya. 

Di samping itu, imbuhnya, pihaknya pun akan memantau unit pengaduan yang ada di Pemprov Riau dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian, Ombudsman akan mencoba membahas Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Publik.

"Kami ingin melihat apakah Pergub ini masih relevan atau tidak untuk dilaksanakan saat ini. Jika Pergub ini tak relevan maka Pergub ini perlu dievaluasi," jelasnya.

Terkait alasan Riau ditunnjuk sebagai pilot project, ia menyebut bahwa Pemprov Riau saat ini sudah memiliki pengelola pengaduan yang disebut e-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), yang dikelola oleh Menpan-RB, KSP, dan Ombudsman RI. 

"Yang kami amati selama ini, e-LAPOR yang ada di Riau semua pemerintah kabupaten/kota sudah terhubung menggunakan aplikasi e-LAPOR. Saya kira itu alasan Ombudsman RI menetapkan Riau sebagai pilot project. Artinya, pemerintah daerah di Riau punya komitmen tinggi menerima pengaduan masyarakat," tutupnya.(rzt)