Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) diberi tenggat hingga 24 April 2019 untuk menyerahkan surat penangguhan perusahaan terkait eksekusi aset. Tenggat itu diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Diketahui, apabila hingga tanggal tersebut PT MPL tidak menyerahkan surat proposal penangguhan, KLHK bakal melakukan eksekusi paksa aset PT MPL. 

"Sekarang kami sedang menunggu surat proposal (penangguhan eksekusi) dari pihak perusahaan, bagaimana proses eksekusi ini. Kalau sampai 24 April ini mereka tidak menyerahkan itu maka kami akan lakukan eksekusi paksa," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, Senin (22/4/2019).

Diakui Roi, sapannya, proses eksekusi PT MPL memang sedikit lambat lantaran kasus perusahaan tersebut adalah proses eksekusi terbesar yang nilainya mencapai Rp16,2 triliun, yang pertama ditangani KLHK. 

"Bahkan, Pengadilan sudah mengirim dua kali surat peringatan kepada mereka (PT MPL) dan kami juga sudah menunjuk tim aprisial untuk pelelangan nilai aset PT MPL, yang nanti aset itu dijual untuk ganti rugi," tuturnya.

Ia menambahkan, dari 21 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang sudah digugat ke pengadilan sebanyak 10 kasus. Dari jumlah itu, ada 3 kasus di Riau, yakni PT MPL, PT Nasional Sago Prima (NSP), dan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP). 

"Sebenarnya di Riau sejauh ini sudah ada 48 kasus kebakaran hutan dan lahan atau 10 persen 600 lebih kasus karhutla di Indonesia. Dari 48 kasus itu, tiga di antaranya sudah inkrah, namun masih ada lagi dan kami terus lakukan proses hukum," tutupnya.(rzt)