Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Menteri Agama Lukman Hakim hingga kini masih belum menandatangani Surat Keputusan (SK) Riau sebagai embarkasi haji antara (EHA), tahun 2019 ini. Hal itu membuat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau akan berujung sia-sia karena waktu yang tersisa hanya 4 hari lagi untuk menjalankan lelang transportasi pesawat.

Menurut Kabid Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Erizon, SK itu masih di meja menteri. Akan tetapi, dari informasi Kasi Penyiapan Transportasi Udara pada Subdit Transportasi Udara dan Perlindungan Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kemenag RI, Edayanti, sudah 99 persen SK itu disetujui menteri.

"Kalau embarkasi Antara informasi sudah 99 persen karena kemarin yang dari kasi transportasi ibu Eda memberikan garansi surat sudah diproses, tinggal menteri menandatanganinya. Surat itu lambat diteken karena ada perubahan,” tuturnya.

Perubahan surat yang dimaksudkan, imbuhnya, adalah awalnya hanya Riau saja yang menjadi prioritas embarkasi haji antara. Setelah masuk ke meja biro hukum Kemenag tidak diperbolehkan sehingga surat yang awal hanya Riau, diubah dan disamakan dengan daerah lain yang juga mengajukan menjadi embarkasi haji, maupun embarkasi haji Antara.

“Karena ada perubahan surat awalnya izin operasional khusus Riau, ternyata menurut ketentuan Kementerian agama itu tidak boleh, dua nomor agenda yang sama. Penetapan embarkasi Antara keputusan menteri agama diubah menjadi kolektif makanya agak lambat karena kolektif termasuk Riau,” ungkapnya. 

Untuk batas waktu pelelangan bagi Pemprov Riau, sambungnya, tanggal 15 April ini, dari Pemprov Riau melalui Karo Kesra juga telah menjelaskan kepada Kabid transportasi saat mengadakan pertemuan. Pemprov Riau berharap SK keluar sebelum tanggal 15 April, agar pelelangan pesawat dan lainnya bisa dilaksanakan. 

“Menurut pandangan Pemprov memang lelang pesawat jangan sampai lewat tanggal 15 April. Tentu kita berharap sebelum tanggal 15 ini SK ditandatangani, kami juga meminta kepada bu Eda menyampaikan ke menteri agar SK itu segera keluar,” katanya. 

“Yang kami bahas hanya itu pembahasan lelang, kami kan tidak tahu juga itu prosedurnya. Susahnya nanti kalau tidak bisa lelang, kemudian izin keluar anggaran domestik tak keluar lebih kacau lagi. Untuk itulah kami juga berharap cepat keluar,” tutupnya.(rzt)