Pansus Ranperda bantuan perumahan untuk masyarakat miskin DPRD Riau saat melakukan observasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

PEKANBARU  - Panitia Khusus (Pansus) perumahan untuk masyarakat miskin sudah hampir menuntaskan pekerjaannya dan dalam waktu dekat akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut.

Salah satu penekanan yang ditambahkan dalam Ranperda tersebut adalah tentang perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, dan juga masyarakat yang sudah memiliki rumah, namun perlu perbaikan, agar layak pakai.

Ketua Pansus Perumahan untuk Masyarakat Miskin, Yusuf Sikumbang mengatakan, sebelumnya, anggaran untuk perumahan ini hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni masyarakat yang sudah memiliki lahan, namun belum memiliki rumah yang layak huni.

“Lalu bagaimana dengan masyarakat yang belum memiliki lahan atau tanah sama sekali, mestinya kan itu yang lebih diutamakan, karena mereka lebih tidak mampu, dibanding yang sudah punya lahan tanah dan sertifikat. Dalam Ranperda inilah kita buat aturannya, bagi masyarakat yang masih hidup mengontrak dan memang tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah atau tanah, ada regulasinya yang sudah kita susun,” kata Yusuf Sikumbang Selasa (21/11).

Tidak hanya untuk masyarakat yang kurang mampu, dalam Ranperda tersebut menurut politisi PKB ini juga diatur tentang bantuan perumahan untuk pegawai negeri eselon rendah, yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gajinya yang masih minim.

“Tapi kita punya kriteria khusus, sehingga distribusi rumah tersebut benar-benar tepat sasaran, baik untuk masyarakat kurang mampu, atau pun pegawai yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gaji yang masih belum mencukupi,” tutupnya.***