Ketua Pansus RPIP Karmila Sari SKom MM memimpin rapat bersama dengan mitra kerja penyusun pansus.

PEKANBARU - Tim panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Riau berjangka waktu 20 tahun yaitu 2017-2037, sudah rampung mengerjakan tugas bersama dinas perindustrian, Kanwil Hukum dan HAM, biro hukum dan tim ahli dalam pembahasan. RPIP mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Indutri Nasional (RIPIN) dan KIN yang juga diadaptasikan dengan UU No 3 tahun 2014 tentang industri, UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta UU dan peraturan terkait.

Ketua Pansus RPIP,  Karmila  Sari SKom MM mengatakan, RPIP Riau ini terdiri dari 10 Bab dan 15 pasal. Dengan adanya Perda RPIP ini terlihat jelas industri unggulan daerah Riau di 12 kabupaten/ kota. Dalam pembahasannya, Pansus mengundang Kadin Riau, Universitas yang ada di Riau dan perusahaan besar industri di antaranya yang hadir Wilmar dan Ivomas.

“Sesuai data tahun 2016 dapat kita perhatikan bahwa satu, pihak perusahaan meminta perbaikan jalan dan jalan alternatif karena biaya logistik dan biaya produksi menjadi besar karena keterlambatan kedatangan bahan baku dan pengiriman produksi. Sesuai BPS Riau tahun 2016, sebesar 45,65 persen kondisi jalan di Riau secara keseluruhan dalam kondisi baik dan 58,77 persen beraspal,” katanya.

Dengan begitu, lanjut Karmila, ini artinya menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan terus menerus peningkatan dan perbaikan terutama di kawasan industri dan distribusi. Namun tetap harus diperhatikan dan diawasi 78,6 persen total jalan yang ada di Riau adalah jalan kabupaten dan paling banyak mengalami kerusakan. Rusak tersebut karena berat tonase kendaraan yang melewati jalan untuk  pengangkutan TBS, kayu HTI, CPO, paper, batu bara dan baku lainnya.

Akibat kerusakan, sehingga waktu tempuh lebih lama, kerusakan kendaraan lebih cepat, biaya produksi dan biaya transportasi menjadi mahal, mempercepat kerusakan jalan tahap selanjutnya dan polusi udara yang menurunkan kesehatan masyarakat yang melintasi jalan dan berakibat rendahnya produktivitas dan upah murah.

“Kondisi jalan khususnya lintas timur dan feeder road memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini menyebabkan beban APBD kota dan provinsi menjadi semakin tinggi namun sementara hanya pajak kenderaan, pajak bumi dan bangunan serta retribusi yang hanya diperbolehkan oleh peraturan perundangan,” sebutnya.***