Azwar (Plt Disperindag Inhil)

RIAUHITS.COM (TEMBILAHAN) - MentEri Dalam Negeri (Mendagri) RI menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil Azwar. Dia menjelaskan persetujuan itu berdasarkan usulan yang disampaikan Bupati Inhil, belum lama ini.

“Sebelumnya kita kirimkan surat Bupati Inhil nomor 383.25/HK-2018 tanggal 7 Mei 2018 prihal usulan rencana pendirian BUMD Kelapa dan Kopra, “ungkap Azwar, kemarin. 

Persetujuan itu, lanjut Azwar merupakan implikasi dari ketentuan pasal 10  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, maka dilakukan penelitian terhadap usulan yang disampaikan Bupati Inhil.

Dari hasil penelitian dimaksud, pada prinsipnya Pemkab Inhil dapat menyusun rencangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai pendirian BUMD Kelapa/Kopra setelah melakukan penyempurnaan dokumen RPJMD, khususnya terkait dengan urgensi pendirian. Serta isu kebijakan dan arah strategis kebijakan dan proyeksi rencana pembiayaan BUMD, gedung Kelapa/Kopra dengan tetap mempedomani pasal 9 PP nomor 54 tahun 2017.

“Alhamdulilah, usulan kita disetujui. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita dalam mengaplikasikan sistem resi gudang (SRG),” kata Azwar lagi.  Dengan catatan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Seperti poin-poin diatas. Ditambah lagi, dalam penyusunan rencana Perda, juga harus berpedoman pada mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kemudian, jika berdasarkan pasal 375 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur Riau, agar melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, terkait hal diatas.(adv)