Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Terkait sistem penggajian bagi para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemerintah Provinsi Riau hingga saat mengaku masih menunggu perkembangan situasi beberapa daerah di Indonesia. Sebab, masih ada sejumlah daerah yang sudah dan belum menyanggupi anggaran gaji P3K dibebankan melalui APBD.

"Kami (Pemprov Riau) pada prinsipnya mengikuti perintah saja, kalau memang perintahnya sudah jelas. Tapi kami juga akan lihat perkembangan secara nasional karena dari pertemuan terakhir di Batam banyak daerah yang tidak setuju (digaji dengan APBD)," ucap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, kemarin (1/2/2019). 

Namun, diakuinya bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk penggajian tenaga P3K itu. Akan tetapi, lantaran masih banyak daerah yang belum menyanggupi saat itu, anggaran itu ditangguhkan kembali.

"Kondisi keuangan untuk penggajian P3K tersebut relatif, tergantung kuota penerimaan nantinya. Kalau dibilang mampu (dari APBD), ya memang mampu jika perintahnya dari pusat sudah jelas," paparnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat, termasuk soal petunjuk teknis sistem perekrutan yang menurut informasi awal akan mulai dilaksanakan pada Februari ini.

"Kami saat ini sifatnya masih menunggu keputusan dari pusat. Jadi, belum bisa banyak memberikan informasi terkait P3K ini," tutupnya.

Pada tahun 2019, pemerintah pusat akan membuka rekrutmen P3K dengan kuota ditetapkan sekitar 150 ribu. Rekrutmen P3K dibagi dalam dua tahap masing-masing mendapatkan jatah kuota 75 ribu kursi. Rekrutmen tahap pertama rencananya dibuka pada Februari ini sampai Maret dan tahap kedua dibuka setelah selesai Pilpres 2019.(rzt)