(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kebijakan untuk menerima tenaga honor dinilai begitu mudah dibuat oleh kepala daerah. Menurut DPRD Riau, sejatinya harus ada pengkajian dan regulasi untuk menambah tenaga honor tersebut. Jika tidak, dampaknya tidak hanya kepada anggaran daerah, tetapi juga ribuan tenaga honor yang terancam kehilangan pekerjaan mereka.
Dikatakan Anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi, dengan memberikan SK kepada pegawai honor, sama halnya dengan pemerintah menciptakan kemiskinan yang baru bagi masyarakat.
"Menurut saya ini hanya menambah kemiskinan saja, coba bayangkan, gaji mereka satu bulan, hanya ratusan ribu, itu pun dibayarkan selalu terlambat, kan sama saja kami menciptakan kemiskinan baru, bukan mengentaskan kemiskinan," katanya, Rabu (3/10/2018).
Atas kondisi saat ini, dia menilai salah satu solusinya adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan sehingga mereka punya keterampilan.
"Saya setuju jika honorer itu dirumahkan, tetapi pemerintah juga harus mencari jalan keluar bagi mereka, misalnya dengan memberikan semacam pelatihan kewirausahaan sehingga setelah taknjadi honorer lagi, mereka tidak menganggur, dan bisa berkembang," sebutnya.
Lebih jauh, dia berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan pegawai honor yang sudah lama mengabdi dan tidak disamakan dengan tenaga honor yang baru.
"Yang sudah sampai belasan bahkan puluhan tahun itu patutlah dipertimbangkan, kasihan kami mereka sudah mengabdi lama. Jumlahnya kan juga tidak terlalu banyak," tuntasnya.(rzt)
https://mail.riauhits.com/berita-soal-honorer-dprd-riau-sarankan-pemerintah-berikan-pelatihan-kewirausahaan.html
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?
Comments (3)
https://mail.riauhits.com/berita-soal-honorer-dprd-riau-sarankan-pemerintah-berikan-pelatihan-kewirausahaan.html Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?
Reply