RIAUHITS.COM (BENGKALIS) - Jelang pelaksanaan vaksin campak/measles dan rubbella (MR) untuk pelajar secara serentak di Indonesia, terhitung sejak Agustus - September 2018, kontroversi penolakan pemberian vaksin terjadi disejumlah sekolah.

Seperti di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Bengkalis. Para wali murid menyarankan kepada pihak sekolah untuk menunda sementara pemberian vaksin campak/measles dan rubbella kepada anak didiknya.

Kondisi yang sama juga terjadi di SD Negeri 03, dan SD Negeri 04 Bengkalis. Para wali murid mengirimkan surat keberatan dan penundaan sementara pelaksanaan suntik vaksin, sampai ada keputusan yang bisa menjadi rujukan, terutama dari MUI dan pemerintah pusat.

Salah seorang wali murid SD di Bengkalis, Syafril Naldi, NK, Rabu (1/7) mengatakan, penundaan pemberian vaksin  campak/measles dan rubbella (MR) di kalangan murid SD di Bengkalis ini disepakati bersama wali murid. Para wali murid berkeinginan, persoalan himbauan dari MUI Pusat ke Menteri Kesehatan RI itu di tanggapi terlebih dahulu.

Sehingga, simpang siur pemberitaan dan informasi di sejumlah media sosial (medsos) tidak menjadi sebuah kekhawatiran terhadap masyarakat di daerah, khususnya bagi umat muslim. Karena hari ini, surat edaran dalam bentuk himbauan MUI sejumlah provinsi di Indonesia muncul berdasarkan, surat MUI Pusat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI dengan Nomor: B-904/DP-MUI/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang berisi tiga poin penting yang dianggap penting bagi wali murid.

"Khusus di SD Negeri 01 Bengkalis, seluruh wali murid sepakat untuk menundanya terlebih dahulu kegiatan vaksin ini, karena seluruh guru juga ternyata mengikuti perkembangan informasi melalui media, kebetulan untuk SD Negeri 01 saya perwakilan wali murid yang mendatangani surat penundaan sementara, sampai ada keputusan dari pemerintah, menyikapi surat MUI Pusat tersebut,"kata Syafril Naldi.

Pria yang akrab disapa Onal ini menjelaskan, untuk SD Negeri 01 sudah sepakat. Kemudian kabarnya menyusul sejumlah sekolah lainnya di SD Negeri 03, dan 04. Artinya, ini menandakan jika wali murid meminta ditunda terlebih dahulu, sampai ada keputusan dari pemerintah pusat dan daerah.

Terpisah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis Amrizal, S.Ag, MA, Rabu (1/7) dihubungi Posmetro Mandau menerangkan, MUI masih mempelajari hal itu, karena untuk Provinsi Riau, belum ada penegasan melalui surat himbauan dari MUI Provinsi Riau.

"Kita ini adalah organisasi masyarakat (Ormas), MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama, dan cendikiawan muslim. Untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di indonesia, karena ini urusannya MUI Pusat dan pihak Kementerian Kesehatan RI,maka kami di daerah perlu membahasnya secara bersama-sama, dan jam 2 ini kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menyimpulkan hal ini,"katanya.

Ia mengatakan, Islam memandang bahwa imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam.  Sehubungan dengan itu pilihan ada di tangan masyarakat, kalau sekiranya masyarakat ragu tidak jadi masalah kalau sekiranya mengajukan keberatan (menolak) untuk divaksin. Tapi kalau masyarakat meyakini berdasarkan keterangan ahli medis (kesehatan) bahwa mudharatnya jauh lebih besar kalau sekiranya tidak divaksin sehingga akan berdampak buruk terhadap kesehatan anak-anak pada masa-masa yang akan datang, tidak masalah divaksin.

Seperti informasi yang diperolah disejumlah media sosial, jelang pelaksanaan Vaksin Campak/Measles dan Rubella (MR) untuk pelajar secara serentak di Indonesia mulai Agustus-September 2018, telah beredar copian surat himbauan dari MUI Kepri dengan nomor : Ket-53/DP-P-V/VII/2018 yang berisi himbauan kepada umat Islam untuk tidak ikut serta dalam proses penyuntikan vaksin Vaksin Campak/Measles dan Rubella (MR) karena sampai hari ini vaksin dimaksud belum mengantongi sertifikat halal oleh LP-POM MUI Pusat.

Menyikapi informasi yang beredar ini, saya NJ lansung melakukan konfirmasi ke MUI Propinsi Riau. Oleh MUI Riau dikirimkan kepada saya "tutupnya".(izl)