Pemprov Riau Hentikan Sejumlah Kegiatan di OPD karena Defisit Anggaran

Logo
Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mendapat surat untuk menghentikan kegiatan dan komitmen pada penghematan yang sudah disepakati sebelumnya oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lantas menindaklanjuti surat itu dengan menyediakan waktu untuk menyisir kegiatan di seluruh OPD yang bisa dilakukan penghematan lagi. Hal itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran Pemprov Riau yang mencapai Rp1,1 triliun. Saat ini, sudah 26 OPD yang disisir di BPKAD dan didapat hasil yang bisa dilakukan penghematan dari OPD tersebut sebesar Rp360 miliar. 

Mulanya, Riau mengalami defisit anggaran Rp1,7 triliun. Kemudian, usai adanya pengendalian sebelumnya saat rasionalisasi Rp600 miliar, kini sisa defisit Rp1,1 triliun dan penghematan lagi dari upaya menyisir kegiatan di OPD Rp360 miliar. 

"Maka sekarang kita defisit sekitar diangka Rp800 miliar dan ini yang sedang dicari formulasi dan cara lagi dengan OPD lainnya, kami menekan hingga Rp600 miliar atau Rp500 miliar," katanya.

Angka Rp360 miliar yang sudah berhasil dilakukan penghematan di OPD itu, imbuhnya, merupakan kegiatan yang dianggap masih bisa ditunda dan direschedul. Sementara, kegiatan yang wajib tidak akan terganggu. 

"Misalnya belanja ATK, belanja yang tidak wajib lainnya. Misalnya yang biasa pakai lima rim dihemat jadi satu rim saja, dan lainnya yang dianggap masih bisa ditunda," tuturnya.

Dia menyebut, penghematan yang dilakukan dengan ikhlas dan OPD juga menerima untuk menyetop belanja demi menghemat anggaran.

"Saya saja sudah sebulan puasa SPPD. Selama ini paling tidak empat kali sebulan bepergian ke Jakarta, sekarang saya stop. Saya harus jadi panutan dengan yang lain, supaya yang lain juga merasakan," tegasnya.

Meski begitu, kendati ada upaya penyetopan terhadap SPPD, tetapi untuk hal yang mendesak tetap diberikan SPPD, misalnya dipanggil Menteri ke Jakarta dan keperluan mendesak lainnya.

"Tadi KPK juga nelpon saya untuk Korsupgah dan alhamdulillah bisa disesuaikan waktunya ketika saya berangkat ke Jakarta nanti sekaligus singgah di KPK," akunya.

Untuk penghematan yang direncanakan, kata dia lagi, masih bisa dikejar Rp100 hingga Rp200 miliar lagi dari OPD yang belum disisir tersebut. 

"Jadi, yang penting dalam kondisi seperti ini Rasa terhadap kondisi krisis yang dihadapi dan tidak mungkin juga semua anggaran dihentikan karena untuk kinerja kami juga di pemprov," paparnya.

Lebih jauh dikatakannya, untuk 2019, pihaknya hanya menyepakati adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp50 miliar itu untuk antisipasi jika terjadi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum untuk gaji pegawai.

"Jadi, Rp50 miliar Silpa 2019 yang dialokasikan untuk gaji bulan pertama, sedangkan tunjangan pada bulan Februari dicairkan," tutupnya.(rzt)



BACA JUGA

Logo
Ketua KI, Ketua SPS Riau dan Direktur FITRA Bincang Transparansi
Logo
Dalam Rangka HPN 2019, PWI Riau Kembali akan Taja LKTJ Ali Kelana
Logo
Nuryasin Hadiri Rapat Forum Zakat Kordinasi Nasional
Logo
Berkas Sudah Tuntas, Wan Thamrin Hasyim Segera Dilantik sebagai Gubernur Definitif
Logo
Plt Gubri Puas Setelah Tinjau Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai, Ini Hasilnya
Logo
Awal Desember 2018, Fly Over Simpang SKA Pekanbaru Akan Diresmikan

Comments (3)

  • Logo
    - Tahmina Akthr

    https://mail.riauhits.com/berita-pemprov-riau-hentikan-sejumlah-kegiatan-di-opd-karena-defisit-anggaran.html Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)