Ilustrasi

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin, katakan pembangunan 1.843 unit Rumah Layak Huni (RLH) akan dilakukan di desa/kelurahan 12 kabupaten/kota se-Riau. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini kembali mengalokasikan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan 1.843 unit rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan ini sebagai upaya menekan angka kekurangan rumah (Backlog) sebanyak 218 ribu unit di provinsi Riau.  Pemerintah mengalokasikan bantuan RLH sebesar Rp150 miliar yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Saat ini penerima bantuan sudah terverifikasi semua, sekarang kita mempersiapkan pelaksanaan di lapangan, seperti pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan menjalankan program ini," ujar Muhammad Amin, Senin (18/2/2019). 

Setelah dibentuk Pokmas, lanjut Amin, pihaknya akan memberikan bimbingan cara membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk pelaksanaan dan pengawasanya. 

"Setelah semua tahapan itu selesai, baru Pokmas bisa mengajukan pencairan awal sebanyak 40 persen. Untuk pencairan anggaran RLH ini kita cairkan dengan tiga tahap, pertama 40 persen, 30 persen dan 30 persen," paparnya. 

Amin mengakui, memang untuk mempersiapkan tahapan ini membutuhkan waktu. Karena perlu turun ke desa/kelurahan penerima bantuan RLH. 

"Jadi memang butuh waktu. Belum lagi saat pembentukan Pokmas ini biasanya ada perdebatan di tingkat desa/kelurahan. Pengalaman tahun lalu, bulan Juli untuk fisik RLH baru jalan," ujarnya. 

Lebih rinci dia menyampaikan, untuk tahun ini ada sebanyak 374 desa/kelurahan dengan jumlah 124 kecamatan di 12 kabupaten/kota se-Riau. 

"Untuk anggaran per unit RLH bervariasi, tergantung wilayahnya. Ada Rp50 juta per unit, Rp57,5 juta per unit sampai Rp60 juta per unit. Anggaran bangun rumah di wilayah pesisir biayanya berbeda dengan wilayah di darat," terangnya. 

Disinggung soal bantuan RLH mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebanyak 2.000 unit lebih, M Amin menyatakan hal ini disebabkan anggaran yang tersedia hanya untuk 1.843 unit. 

"Anggaran yang dapat memang segitu. Karena setelah dilakukan penyesuaian akhir, finalnya hanya untuk 1.843 unit," ungkapnya. (kha)