Demo guru di Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rombongan perwakilan guru sertifikasi Pekannbaru berangkat ke Jakarta pada Rabu (27/3/2019) untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait tidak ada kesepahaman antara tuntutan guru dan penjelasan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, terkait tunjangan guru.

Hal itu dilakukan setelah para guru menggelar enam kali aksi demonstrasi terkait pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan Perwako Pekanbaru nomor 7 Tahun 2019.

Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Syahril, para guru sertifikasi di SD dan SMP negeri di Pekanbaru hingga kini masih memperjuangkan kesejahtraannya. Harapan mereka adalah tidak terjadi penghapusan TTP.

"Para guru tersebut berharap tidak ada pengurangan pendapatan karena tunjangan tersebut sudah masuk dalam perencanaan kehidupan mereka ke depan," katanya.

Adapun keberangkatan perwakila guru itu ke Jakarta, imbuhnya, menjadi bagian dari perjuangan mereka. Mereka berangkat difasilitasi oleh Pemko Pekanbaru, dan terdiri dari perwakilan Pemko Pekanbaru, perwakilan guru SD, perwakilan guru SMP, perwakilan pengawas, dan perwakilan PGRI.

Ia menambahkan, nantinya, rombongan akan berkonsultasi dengan beberapa lembaga seperti KPK, Kemendikbud, Kemendagri, DPR RI, dan sebagainya, di Jakarta.

"Tujuannya untuk memastikan landasan dari Perwako tersebut yang menghapus TTP," jelasnya.

"Kami ingin lihat, apakah benar ada aturan yang melarang guru menerima tunjangan dari APBD setelah menerima sertifikasi dari APBN," sebutnya.

Lebih jauh, ia pun berharap agar dalam konsultasi yang dilakukan itu nantinya dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para guru sertifikasi di Pekanbaru. Ditegaskannya, dirinya ingin agar kesejahtraan guru minimal bisa dipertahankan, bukan malah dikurangi.(rzt)