Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di Pemprov Riau sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

"Alhamdulillah terhitung sampai 31 Maret LHKPN pejabat Pemprov Riau sudah 100 persen," ucapnya.

Ia menerangkan, untuk pejabat eselon III dan IV, masih dalam proses inventarisasi.

"Pejabat eselon III dan IV masih di inspektorat," terangnya.

Di sisi lain, untuk kategori pemerintahan daerah di Riau, kata dia lagi, baru pejabat di tiga kabupaten dan Kota yang selesai melaporkan LHKPN ke KPK, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai, sedangkan sisanya belum tuntas melaporkan LHKPN ke KPK.

Soal sanksi 9 kabupaten/kota yang belum menuntaskan LHKPN, ia menyebut tergantung pimpinan daerah masing-masing.

"Sanksi kabupaten/kota kami tak tahu karena itu tergantung bupati/walikota masing-masing. Kalau kami jelas, tak melaporkan LHKPN jelas, tidak bisa menerima single salary," paparnya.

Sementara itu, terkait kabupaten/kota mana yang persentase laporannya paling kecil, ia belum mau menyampaikan dengan alasan hal itu bukan kapasitas Pemprov Riau, melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Yang paling kecil, itu bukan kapasitas saya menyampaikan. Nanti biar KPK saja yang mengumumkan karena ini wilayahnya KPK," tuturnya.

Lebih jauh diterangkannya, dengan adanya LHKPN itu akan menjadi dasar bagi pejabat jika ingin open bidding.

"Kalau tidak ada laporan KPK bahwa pejabat yang bersangkutan belum melaporkan LHKPN maka tidak bisa ikut open bidding karena LHKPN itu persyaratan dasar open bidding," tuntasnya.(rzt)