Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Datuk Seri Al azhar (kiri) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abubakar (kanan) mengeluarkan warkah petuah amanah tentang Pilgubri 2018 di Kantor LAM Riau, Pekanbaru.

RIAUHITS.COM (PEKANBARU) - Kurang dari sepekan lagi Pro­vinsi Riau akan menentukan pe­mimpin untuk lima tahun ke depan. Untuk itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) meminta agar semua pihak dapat menjaga kondusivitas menjelang hari pemilihan. Yakni dengan tidak melakukan politik kotor. Seperti kampanye hitam dan politik uang yang dirasa dapat mencederai demokrasi. Untuk mempertegas itu LAM Riau mengeluarkan warkah petuah menurut adat Melayu.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datuk Seri H Al azhar dalam sebuah konferensi pers di Balai Adat Melayu, Kamis (21/6). Adapun warkah petuah disampaikan Al azhar mengandung amanah serta nasihat. Ada tertulis, ada juga tersirat. Bila disimak hikmahnya dapat, bila dipegang beroleh manfaat.

“Warkah petuah menjadi pedoman. Niatnya baik elok tujuan. Supaya umat rukun dan aman. Terhindar dari segala kemalangan. Warkah petuah disebut orang berisi petunjuk yang patut dipegang. Di dalamnya ada pantang dan larang. Bila disimak maknanya terang,”ucap Al azhar membacakan warkah.

Menurut Al azhar, sejauh ini proses kampanye berjalan cukup baik. Tanpa ada peristiwa menonjol yang dapat menimbulkan gejolak.

“Kami sejak awal terus memantau perkembangan terkini proses Pilgubri. Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan baik tanpa ada peristiwa yang begitu menonjol,” kata Al azhar.

Selaku pimpinan tertinggi di LAM, Al azhar mengeluarkan amaran agar seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga kondisi yang stabil hingga hari pencoblosan. Bahkan ia meminta seluruh pendukung untuk tetap mengedepankan prinsip kesatuan. Agar tidak saling terpecah belah. Ia juga memastikan LAM Riau akan turut berpartisipasi mengawal proses demokrasi.

“Entah itu serangan fajar namanya. Kami minta jangan ada yang berpolitik uang. Karena itu jelas merusak demokrasi. Kita ingin mencari pemimpin yang jujur. Yang bersih. Sehingga dapat menjalankan roda kepemimpinan dengan jujur pula,” tambahnya.(***)