Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Seluruh pejabat tinggi Pratama yang ada di lingkungan Pemprov dipastikan 100 persen telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak hanya Pemprov Riau, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu juga sudah 100 persen melaporkan.

Di sisi lain, 9 daerah lainnya belum sampai 100 persen, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis.

“Alhamdulillah Pemprov telah 100 persen menyampaikan LHKPN bersama tiga daerah lainnya, sedangkan daerah lainnya belum 100 persen menyampaikannya. Ini data dari KPK, tentu ini akan menjadi tugas bagi daerah tersebut karena batas akhir tanggal 31 Maret lalu,” ucap Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.

Ia menerangkan, dalam waktu dekat tim Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ke Riau untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah terkait dengan LHKPN dan pembahasan lainnya. 

“KPK akan datang ke Riau untuk membahas LHKPN dan banyak hal terus didampingi Korsubgah. KPK dengan adanya pelaporan menjadi dasar kalau dalam mengangkat pejabat, seperti yang ingin ikut open bidding, kalau tak ada laporan tak bisa ikut dan itu sudah dua tahun berturut turut, 2017 dan 2018,” paparnya.

“Persyaratan dasar untuk ikut ada SPT pajak dan LHKPN untuk ikut open bidding. Kalau tidak ada administrasinya dari awal sudah digugurkan. Jadi, bagi yang tak melaporkan, yah, siap-siap saja tidak mendapatkan jabatan karena itu persyaratan yang harus dipenuhi,” ungkapnya. 

Sementara itu, soal sanksi bagi daerah yang tidak melengkapkan LHKPN, ia menyebut sesuai daerah untuk memberikan sanksi. Untuk Pemprov Riau sendiri, sambungnya, sudah ditegaskan diberikan sangsi dengan tidak diberikannya single salary dan dengan sanksi tersebut berhasil memberikan penekanan kepada pejabat.(rzt)