Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Untuk melanjutkan perjuangan Blok Rokan, pada Rabu (14/8/2018) sejumlah tokoh bersama gubernur Riau, Ketua DPRD Riau dan mahasiswa datang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Seluruh komponen yang datang dari Riau itu dalam kesempatan tersebut kompak meminta agar Riau mendapatkan porsi yang lebih dari apa yang menjadi kesepakatan pusat sebelumnya. Lewat pertemuan tersebut, disepakati pula adanya pembentukan tim bersama, yang terdiri dari Dirjen dari Kementerian terkait, pihak Pertamina, Pemprov Riau, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang ikut langsung dalam pertemuan itu menyebut bahwa pada rapat bersama itu pun disepakati tim bersama akan menyempurnakan kembali kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, dalam kontrak antara pihak pusat dengan pihak Pertamina.

"Akan dibentuk tim bersama, yang terdiri dari Dirjen kementerian terkait, Pertamina, Pemda Riau dan LAM Riau. Klausul yang ada di kontrak awal akan disempurnakan," ujarnya.

Dia menerangkan, LAM Riau menawarkan 70 persen bagian yang akan didapatkan Riau, mengingat posisi Blok Rokan berada di tanah ulayat.

"Sebelumnya pihak Kementerian hanya fokus pada Participating Interest (PI), dimana Riau mendapatkan 10 persen setelah kontrak selesai. Sekarang, kita ramu dari undang-undang pertanahan, karena semua tanah di Blok Rokan adalah tanah ulayat, dan semua hutan di sana adalah hutan adat. Karena itu, hak ulayat harus dipenuhi. Nah, tim nanti akan memperbaiki hal tersebut," paparnya.

Kemudian, dalam pertemuan itu pun disepakati penambahan alas pancung untuk daerah sebanyak 2 persen.

"Sedangkan untuk penamabahan porsinya nanti tim terpadu yang akan menghitung," paparnya.

Pemerintah pusat sendiri sebelumnya telah memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau. Sebagai gantinya, pihak BUMN, yakni Pertamina, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengelolaan Blok Rokan kedepannya.(rzt)