Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Banyaknya jalan provinsi di beberapa daerah di Riau rusak parah akibat truk-truk bertonase besar membuat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Husni Thamrin, angkat bicara. Menurutnya, sebanyak 90 persen truk pengangkut crude palm oil (CPO) sawit saat ini menyalahi aturan over dimension over loading (ODOL). Hal itu, kata dia, yang membuat kondisi jalan di Riau tidak pernah bertahan lama dan cepat rusak.

"Selain merusak jalan, truk-truk kelebihan muatan ini juga kebanyakan bukan berasal dari Riau, tetapi dari daerah lain. Sementara pajak mereka juga bukan ke kami. Tentunya ini sangat merugikan," katanya, selasa (5/3/2019).

Ia menerangkan, karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil seluruh pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS), pengusaha angkut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk berdiskusi dan mencari solusi.

"Komisi IV akan memanggil seluruh pengusaha PKS di Riau yang jumlahnya ratusan dan dinas terkait. Kemudian duduk bersama mencari solusi serta kesepakatan terkait masalah ini," jelas Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau itu.

Apabila usai kesepakatan masih ada truk bertonase besar nakal yang melanggar aturan, diakuinya pihaknya akan bertindak tegas.

"Undang-undang sudah jelas, tinggal keberanian pejabat daerah saja lagi. Untuk itu, kami bersama gubernur baru, Pak Syamsuar akan bersinergi dan serius menangani masalah ini," tutupnya.(rzt)