Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution pada masa kepemimpinannya ini memiliki lima program prioritas pembangunan yang akan dijalankan. Adapun program itu wajib diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Lima program itu, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, industri, pertanian, dan pariwisata.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, menegaskan hal itu pada Selasa (12/3/2019) dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD Provinsi Riau 2020, yang dihadiri seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau dan para pemangku kepentingan, di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Demi mewujudkannya, Gubri mengaku akan merevisi program dan kegiatan di APBD 2019.

Diketahui, terdapat 361 program dan 2.427 kegiatan yang akan menjadi pencermatan gubernur pada tahun 2019, sedangkan program usulan OPD tahun 2020 sebanyak 442 program dan 4.082 kegiatan.

"Program tahun 2019 sebanyak 361 ini akan kami revisi agar nanti bisa menyesuaikan visi misi kami yang dimulai 2019," kata Gubri.

Pasalnya, imbuhnya, apabila program itu tidak diubah, sama saja dengan seperti program gubernur sebelumnya.

"Sementara tanggung jawab kami mulai tahun 2019. Makanya program 361 itu tidak bisa menjadi standar dengan kegiatan 2.427 ini. Kemarin sudah saya coba buka dengan pak Sekda dan Bappeda dan BPKAD," jelasnya.

"Dari situ kami temukan beberapa kasus, dan saya minta ini harus diperbaiki. Baru ada pengurangan dari program 361 menjadi 346 program. Itu kan tak seberapa pengurangannya, jika dibanding dengan lima program prioritas yang sedikit itu," paparnya.

Oleh sebab itu, ia memandang program dan kegiatan yang ada saat ini banyak tak sesuai dengan lima program prioritas tahun 2020.

"Saya yakin kalau dibuka satu per satu program OPD ini pasti banyak yang nyambung dengan lima program prioritas ini. Contoh, di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, apa yang akan dibuatnya, dia tak mengeluarkan KTP dan akta kelahiran. Tugasnya hanya mencatat kepedudukan, ini bisa dilakukan di Biro Pemerintahan," urainya.

"Sebetulnya progam 2020 ini sederhana saja. Makanya biar saya lihat program 361 dan kegiatan 4.427 itu. Kalau saya lihat ternyata tak masuk di program prioritas, nanti tak masuk berarti saya coret," sambungnya.

Pasalnya, kata dia lagi, banyak provinsi di Indonesia yang terpaksa mengurangi program dan kegiatan yang tidak sesuai program prioritas dan hal itu agar semua dapat tepat sasaran.

"Jadi, kami ingin program dan kegiatan OPD tampilkan kepada kami, biar kami seleksi sehingga nanti menyesuaikan lah APBD-nya dengan program prioritas. Sederhana sebenarnya, tapi jangan disimpan-simpan dan tidak diberikan kepada kami," tuntasnya.(rzt)