Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Data 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus tindak pindah korupsi (Tipikor) hingga saat ini masih diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Tujuannya untuk mengambil langkah sebelumnya yang bersangkutan dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, untuk melakukan PDTH, pihaknya perlu mengumpulkan data pendukung karena 15 ASN itu tidak semuanya ada di data sistem. 

"Data ASN yang tersandung korupsi itu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jadi, kami belum tahu, apakah statusnya ASN pindahan atau seperti apa. Minimal saat ini kami mencari ASN tersebut berdinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apa saja," ucapnya, kemarin (8/3/2019). 

Ditambahkannya, saat ini pihaknya memang sudah mendapatkan surat putusan dari pengadilan. Meski begitu, imbuhnya, untuk menindaklanjutinya perlu mengumpulkan mencari data pendukung. Usai data lengkap, pihaknya kemudian akan melanjutkan ke tahapan berikutnya.

"Kalau data pendukungnya sudah lengkap, kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat Riau. Baru selanjutnya nanti dijalani proses selanjutnya di BKN," paparnya.

Diketahui, lima dari 15 ASN itu adalah mereka yang tersangkut masalah korupsi belum lama ini. Di antara mereka adalah tiga dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad dan dua ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.

"Selebihnya itu kasus lama, bahkan yang bersangkutan sudah menjalani masa hukuman dan tidak aktif bekerja sebagai ASN. Namun, untuk melakukan PTDH diperlukan data pendukung tadi," tuntasnya.(rzt)