Bahas ASN Koruptor, Sekda Kampar Agendakan Konsultasi dengan BKN

Prov. Riau

Bahas ASN Koruptor, Sekda Kampar Agendakan Konsultasi dengan BKN

By Admin
Selasa, 18 September 2018 - 14:00:44 WIB
1164 views

Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) BANGKINANG - Jumlah ASN koruptor yang akan terkena imbas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sejauh ini masih belum bisa dipastikan Pemerintah Kabupaten Kampar kendati sebelumnya Bupati Azis Zaenal mencatat sekitar 15 sampai 16 orang.

Menurut Sekretaris Daerah Kampar, Yusri, jumlah ASN koruptor perkiraan Bupati bisa saja tepat. Untuk memastikan jumlahnya, dia berencana meminta petunjuk dari Badan Kepegawaian ‎Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

"Sekarang kami masih memvalidkan data. Insya Allah minggu depan saya ke Jakarta konsultasi," ujarnya, Senin (17/9/2018).

Adapun sejumlah pertanyakan akan disampaikan dalam agenda pertemuan. Pertanyaan itu seputar acuan dalam mendata ASN koruptor. Dia belum bisa memastikan batasan waktu pendataan berdasarkan tahun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kata dia lagi, pendataan jumlah ASN koruptor atau mantan terpidana bisa saja dari 2018 sampai tahun-tahun sebelumnya. Pemberhentian, sambungnya, tidak berlaku bagi Kepala Desa. Sebab, Kepala Desa bisa langsung diberhentikan oleh Bupati jika terjerat korupsi.

"Ini cuma ASN aja," tuturnya.

Diakuinya, para ASN koruptor masih menerima gaji. Dia pun belum bisa mengambil keputusan sejak kapan pembayaran gaji akan dihentikan.

"Apakah mulai dihentikan bulan depan? Itulah nanti yang mau ditanyakan," jelasnya.

Di sisi lain, dia pun belum bisa menyikapi pengembalian gaji yang sempat dibayarkan karena baru bisa mengambil keputusan setelah konsultasi dengan BKN dan Kemenpan. Adapun rencana berkonsultasi itu adalah inisiatifnya sendiri. Yusri menerangkan, petunjuk dari Pemerintah Pusat menjadi acuan melakukan pendataan. Menurutnya, Pemerintah Daerah diberi waktu paling lama November 2018.

"Pemerintah Daerah diberi waktu sampai Desember untuk, boleh dikatakan, pemberhentian," paparnya.

Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Edaran itu ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Indonesia.

Ada tiga poin dalam surat edaran tersebut.

Pertama, tipikor merupakan extra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini ASN untuk memberikan efek jera.

Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tipikor dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, dengan terbitnya SE ini, maka SE Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(rzt)