Syamsuar dan Edy Nasution.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sejumlah persoalan yang masih belum dituntaskan gubernur Riau sebelumnya akan diungkap oleh Komisi III DPRD Riau kepada Gubernur Riau, Syamsuar, dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, ada 34 persoalan di provinsi Riau yang harus diselesaikan oleh Syamsuar dan Edy Natar.

"Syamsuar akan memiliki beban pekerjaan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Ada 34 persoalan yang harus mereka tahu dan selesaikan, baik sifatnya reformasi total atau sebagian, atau hanya memotong bagian yang sudah membusuk saja," ucapnya, Senin (25/2/2019).

Di antara persoalan yang akan diekspos, yakni soal aset Pemprov Riau yang saat ini sudah banyak dikuasai oleh oknum pejabat dan mantan pejabat yang tidak bertanggungjawab.

"Kami akan sampaikan berapa luas tanah kami yang dikuasai oleh pejabat yang melakukan kongkalikong sehingga Pemprov kalah di persidangan. Contohnya saja tanah di Unri, Sam Ratulangi, SMA plus, dan masih banyak lainnya," jelas politikus Hanura itu.

Bukan itu saja, masalah lain, menurutnya, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak kinerjanya kurang bagus namun menghabiskan 70 persen APBD Riau.

"Kami perlu bangun sebuah sistem sehat, ASN kami jumlah dan kinerja tidak sesuai, Pak Syamsuar harus menghitung beban kerja mereka. Apabila beban kerja sudah dihitung, ASN ini nantinya bisa di-rolling sesuai dengan kemampuannya, sedangkan ASN yang kerjanya hanya duduk manis dan hanya sekadar absen, sebaiknya di-pensiun-muda-kan," tuturnya.

Lebih jauh, ia pun meminta penghitungan beban kerja honorer yang ada saat ini segera dilakukan.

"Itu baru dua, masih ada 32 lagi, tapi nanti kami sampaikan langsung, mulai dari bidang pendidikan, BUMD, kesehatan, dan lainnya. Tidak ada yang prioritas karena 32 ini sangat penting," tutupnya.(rzt)